Malang – Di balik besarnya kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap devisa negara, persoalan pemberdayaan ekonomi dan perlindungan bagi mereka serta keluarganya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Riset tentang Keluarga Migran Indonesia dan Program Pemberdayaan yang digelar di Universitas Brawijaya, Sabtu (14/02/2026).
Diskusi yang dipimpin oleh Shen Xin, dosen dan peneliti dari Institute of Political Science and National Governance, Central China Normal University, Wuhan, China, menghadirkan sejumlah mantan relawan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Malang Raya. Forum ini menjadi ruang refleksi atas pengalaman panjang pendampingan pekerja migran di tingkat akar rumput.
Dalam sesi diskusi yang dipandu Yin Kaijun, tim peneliti menggali peran relawan dalam proses perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari masa persiapan keberangkatan hingga kepulangan ke tanah air.
Mantan Ketua Kawan PMI Malang Raya, Abu Hanifah, menilai bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi purna PMI dan keluarga migran masih sangat bergantung pada inisiatif individu.
“Sebagian membuka usaha sendiri, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Kalau yang tidak berhasil, biasanya memilih kembali bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
Menurut Abu, dukungan pemerintah dalam bentuk program pemberdayaan yang secara khusus menyasar pekerja migran masih tergolong terbatas. Padahal, kontribusi para pekerja migran terhadap devisa negara tergolong signifikan.
Pandangan serupa disampaikan Sucipto, mantan pengurus Kawan PMI Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa persoalan pekerja migran bersifat kompleks dan berlapis.
“Masalah sudah muncul sejak sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia. Terutama bagi pekerja sektor nonformal,” jelasnya.
Sucipto yang juga merupakan pengurus Pertakina menyebut, ketika Kawan PMI masih aktif sebagai komunitas bentukan pemerintah, ruang gerak mereka relatif terbatas. Relawan hanya bisa membantu penanganan kasus di dalam negeri dan melaporkannya jika terjadi persoalan.
Karena itu, sebagian relawan kemudian bergerak di bawah naungan organisasi non-pemerintah agar memiliki fleksibilitas lebih luas dalam mendampingi pekerja migran.
Informasi mengenai kasus-kasus pekerja migran, lanjutnya, kerap diperoleh dari grup WhatsApp, media sosial, hingga laporan langsung dari PMI yang bekerja di luar negeri. Dalam penanganannya, relawan juga menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi lain.
Diskusi yang turut dihadiri Budi Susilo, Agus Wibowo, dan Ninon Marlina itu berlangsung hangat. Para relawan bahkan membawa produk olahan kopi hasil pendampingan UMKM keluarga pekerja migran sebagai contoh konkret upaya pemberdayaan yang telah dilakukan secara swadaya.
Kehadiran tim peneliti dari Central China Normal University di Malang tak lepas dari peran Ayu Kusumastuti, dosen Sosiologi Universitas Brawijaya. Ayu menjadi penghubung antara peneliti dan komunitas relawan sekaligus memfasilitasi lokasi diskusi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB.
Meski secara struktural Kawan PMI telah berakhir masa tugasnya di seluruh Indonesia, semangat pendampingan di tingkat lokal belum sepenuhnya padam. Banyak mantan relawan tetap bergerak membantu pekerja migran dan keluarganya dengan sumber daya terbatas dan dana swadaya.
Bagi para relawan, kepedulian menjadi alasan utama untuk terus bertahan. Namun mereka berharap negara hadir lebih kuat—bukan hanya dalam perlindungan hukum, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI dan keluarga yang ditinggalkan.
Diskusi riset tersebut tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga cermin yang memperlihatkan jarak antara besarnya kontribusi pekerja migran terhadap negara dan dukungan nyata yang mereka terima setelah kembali ke tanah air.
